Cek 7 Omnibus Law UU Ciptaker Yang Memicu Demo

foto; reaktor co

Kabarmanado.co.id – Rapat Paripurna DPR-RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU pada Senin (05/10/2020). Rapat ini lebih cepat dari jadwal yang diagendakan Kamis (08/10). UU Cipta Kerja ini disambut positif oleh para investor. Beberapa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut setelah disahkannya UU Cipta Kerja lalu dikabarkan naik  menembus level 5.004,39. Seperti dilansir dari beberapa media bisnis Nasional, para Analis berharap Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat meningkatkan investasi yang pada akhirnya membuka lapangan kerja baru.

Cek sematan Isi UU Cipta Kerja hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5f7e96b963fb4/parent/lt5e44b818ae3f4

Keputusan tersebut pun mengundang penolakan dari buruh hingga mahasiswa. Imbasnya hari ini, Kamis 8 Oktober 2020 terjadi demo rusuh di beberapa tempat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengungkapkan dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019-2024 bahwa akan menyederhanakan regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Namun isi Omnibus Law yang terdiri dari 174 pasal ini dinilai merugikan oleh para buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)-Said Iqbal (dilansir dari detik com) menjelaskan isi Omnibus Law yang ditolak buruh ;

Baca juga uu-cipta-kerja-dalam-penjelasan-presiden-jokowi

foto; tirtoid

 1. Upah Minimum Penuh Syarat

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Sebab UMK setiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. “Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk,” ungkap Iqbal.

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” kata Iqbal.

Said Iqbal juga tidak setuju jika UMK di Indonesia disebut lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

2. Pesangon Berkurang

Buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon yang dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja. Di dalamnya, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Iqbal mempertanyakan dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon.

“Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan. Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Pesangon jika mengikuti skema ini,” terang Iqbal.

3. Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu

Buruh juga menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya. Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap.

“Buruh menolak PKWT seumur hidup.”

4. Outsourcing Seumur Hidup

Dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing disebut bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan.

“Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Be the first to comment on "Cek 7 Omnibus Law UU Ciptaker Yang Memicu Demo"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*