Manado, KM
Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Senin, 1 Juli 2024.
RDP digelar di ruang rapat Komisi II Kantor DPRD Sulut. RDP ini terkait evaluasi capaian kinerja selang bulan Juni sampai dengan Juni tahun 2024.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu, didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, dan Sekretaris Nick Lomban. Turut hadir Anggota Komisi II Farry Liwe, Jems Tuuk, dan Husein Tuahuns.
Kepala Bapenda Sulut June Silangen dan Kepala BKAD Clay Dondokambey hadir langsung RDP bersama jajaran masing-masing instansi.
Di awal RDP, Sandra Rondonuwu menjelaskan tujuan dilaksanakan RDP bersama Bappenda digabung dengan BKAD.
“Karena hal ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat sehingga kita bisa secara umum dapat melihat tentang pelaksaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni ini,” kata Saron sapaan akrab politisi PDIP itu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II Nick Lomban menyinggung soal pajak dan retribusi.
“Saya ingin mengingatkan bahwa pajak kita garis depan dalam kita mendapatkan potensi pada pendapatan pajak itu adalah teman-teman di Samsat,” ucapnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulut ini pun menceritakan kondisi Samsat saat Komisi II turun lapangan.
“Hasil kunjungan Komisi II di Samsat, bahwa memang berjalan cukup baik, tapi ada beberapa keluhan terkait dengan kelengkapan penunjang dalam melakukan kegiatan misalnya alat-alat pendukung. Itu kami temukan salah satunya di Kotamobagu,” ungkap Nick.
Untuk meningkatkan potensi pajak, ia mendorong perlu penambahan alat pendukung seperti mobil dan lain sebagainya.
“Saya tidak tahu ini berlaku juga seluruh Samsat yang ada, tapi ini patut diingatkan karena kita punya target semakin hari semakin tinggi. Jadi itu perlu dilengkapi teman-teman di Samsat,” kata Legislator dapil Minut-Bitung ini.
(Km)
+ There are no comments
Add yours