Ketua DPRD Sulut Andi Silangen Pimpin Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia

KabarManado

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Presiden RI penyampaian pengantar/keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN T.A 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya, Jumat (16/8/2024) yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna.

Rapat Paripurna mendengarkan pidato Presiden RI lewat live streaming dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen Sp.B, KBD didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Raski Mokodompit, Billy Lombok, Anggota DPRD, Sekwan Niklas Silangen dan dihadiri Wagub Steven Kandouw, Sekprov, Forkopimda, pimpinan OPD serta undangan lainnya.

Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan, penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar yaitu, Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen.Menurutnya, kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bertumpu pada permintaan domestik, sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Jokowi juga menambahkan, bahwa Pemerintah terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

“Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” ucap Jokowi.Jokowi juga menjelaskan, gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun yang tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.Untuk defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.