Banggar DPRD Sulut dan TAPD Genjot Pelayanan dan Program Langsung ke Masyarakat

KABARMANADO

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Sepakat APBD Perubahan tahun 2024 difokuskan untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

Hal ini mengingat masih banyak masyarakat Sulut yang membutuhkan bantuan langsung melalui program yang dilaksanakan Pemerintah.

Pansus juga menyoroti plotting anggaran yang cukup besar di sejumlah SKPD namun tidak berdampak langsung ke masyarakat.

Anggota Pansus sekaligus sekretaris fraksi NasDem DPRD Sulut Stela Marlina Runtuwene bahkan mengulik anggaran Kominfo Sulut yang dianggap mengalami kenaikan signifikan.

“Saya sangat tertarik dengan dinas Kominfo Sulut anggaran disini sangat signifikan sebenarnya sudah mendapat anggara yang cukup besar namun di perubahan ada penambahan dengan nilai Rp.12, 400 m. Bagi saya ini terlalu besar kalau dibandingkan dengan anggaran di Dinas Sosial hanya ketambahan Rp.1.250 M ” beber legislator cantik dari Dapil Minsel Mitra.

Stela juga. mengingatkan tim TAPD dalam melakukan penyusunan anggaran agar fokus pada program yang bersentuhan dengan masyarakat.

“Masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan kita (anggota DPRD) yang duduk disini untuk memperjuangkan itu, anggaran Rp.12.450 milyar tidak adil bagi masyarakat karena Dinas Sosial saja hanya Rp.1 milyar lebih sementara di Kominfo naik beberapa kali lipat”

” Saya mohon penyusunan anggaran lebih memperhatikan lagi anggaran yang menyentuh kepentingan masyarakat, ” tandas Stela.

Sementara Ayub Ali dari Fraksi Nyiur Melambai mengingatkan Tim TAPD soal pelaksanaan program prioritas dalam anggaran perubahan yang wajib dilaksanakan.

Baginya ini bukan soal suka atau tidak suka karena anggaran sudah kelihatan di hadapan mata sehingga harus menjadi perhatian apa yang menjadi kebijakan di perubahan belanja daerah.

“Karena dari sebelas poin kebijakan daerah ada satu poin yang mengangkat kemiskinan terutama terkait bencana yang dapat berpotensi terjadi kemiskinan baru.
Nah kita angkat kemiskinan itu ditutup dengan APBDP yang ada dihadapan kita yang belum dilaksanakan.” ujar Ayub

Disisi lain ketua Fraksi Demokrat Hendri Walukow ikut menegaskan program prioritas bagi kepentingan rakyat harus tergambar dalam APBDP

“Contohnya force majeure erupsi gunung Ruang
saya belum melihat hal ini dalam skema anggaran, namun mudah mudahan dalam penjabaran ini teman – teman di Tagulandang bisa merasakan APBD Perubahan kalau betul – betul menjadi fokus pemerintah. ” tutup Walukow.

(adv)